Penulis Lainnya

Joni Agung Priyanto



Manifest, mengungkap indikasi perjalanan dinas fiktif 22,45 Miliar


28 Maret 2022
Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo TA 2007 dan 2008 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada semester II tahun 2008, berhasil mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, sebesar Rp7,5miliar (termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Kota Gorontalo No 16/LHP-PDTT/XIX.GOR/II/2008, dapat diakses di www.bpk.go.id di bagian Hasil Pemeriksaan Semesteran). Berdasarkan temuan tersebut, maka pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di seluruh Pemerintah Daerah di Gorontalo dijadikan harapan penugasan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu sasaran pemeriksaan yang mesti diseriusi
2009_ART_PP_WART06_02.pdf



DPRD penyumbang opini WDP LKPD pemprov Gorontalo TA 2008


25 Maret 2022
Opini atas Laporan Keuangan merupakan pernyatan profesional BPK mengenai kewajaran informasi Keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) (3) efektivitas Sistem Pengendalian intern, dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Poin 1 sampai 3 merupakan aspek yang terkait langsung dengan kewajaran penyajian angka-angka dalam laporan keuangan, sedangkan poin 4 merupakan aspek terkait kepatuhan pemerintah daerah (Pemprov dan DPRD) dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat meraih opini WTP, suatu pemerintah daerah harus memenuhi empat kriteria tersebut.
2009_ART_PP_WART06_01.pdf



Pengeluaran Tanpa Anggaran, BPK Mengambil Alih Kewenangan Lembaga Lain


01 Januari 2010
Besarnya kewenangan BPK RI, terkadang tanpa disadari tidak digunakan secara tepat.
2010_ART_PP_Joni_Agung_01.pdf